ٍSekularisme dalam Sosiologi Agama

 

Indonesia adalah negara yang amat pluralis. Segala macam bentuk sosial dan kebudayaan hampir dapat kita temukan semuanya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimulai dari suku yang beragam, bahasa yang beragam, ras yang beragam, nilai-nilai yang beragam, hingga agama yang beragam dapat kita temukan simulasinya dalam lingkup masyarakat Indonesia.

Namun jika dinapak tilasi, sejarah muncul hingga merdekanya negara Indonesia dari penjajah tidak bisa dilepaskan dengan peradaban dan perjuangan masyarakat yang beragama, khususnya Islam. Islam menjadi salah satu tonggak berdirinya Negara Indonesia yang berdaulat penuh dibawah naungan Pancasila dan UUD ‘45. Hal ini bisa ditelusuri dari penyebaran agama Islam di pesisir-pesisir pantai Nusantara melalui dakwah para da’i yang langsung datang dari kekhalifahan Islam hingga para pedagang yang datang dari Gujarat, India. Ajaran Islam merasuk dalam jiwa masyarakat dengan damai hingga asimilasi[1] peradaban Islam dalam kebudayaan khususnya suku Jawa dan Melayu tidak dapat dielakkan.

Negara Indonesia memang tidak berbasis agama[2]. Tapi nyatanya hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia secara umum berkiblat pada hukum-hukum dan Syariat Islam baik disadari ataupun tidak. Sebab adanya negara salah satunya ialah untuk memenuhi kebutuhan para penduduknya, dan penduduk mayoritas negara ini Muslim. Bahkan Indonesia diklaim sebagai negara yang memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia hingga saat ini sebagai bonus demografis yang menjadi salah satu negara terbesar di dunia pula. Hampir seluruh kebijakan yang berlaku di negara Indonesia pro Muslim dalam kehidupan sosial. Apabila muncul suatu kebijakan yang tidak mendukung Muslim di Indonesia maka akan menuai protes dari masyarakat. Contohnya seperti wacana akan dihapusnya kolom agama dalam KTP pada masa kepemimpinan Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) sebagai gubernur DKI Jakarta. Agama telah menjadi bagian dari identitas primer bagi bangsa Indonesia yang tidak dapat dipisahkan.

Tidak sedikit upaya yang dilakukan oleh segelintir oknum untuk menerapkan sekularisasi di negara Indonesia bahkan sejak masa pemerintahan Sukarno hingga Gus Dur (Abdurrahman Wahid) dan sekarang Ahok. Salah satu pernyataan Ahok yang menggambarkan rangka pemikiran sekularnya ialah bahwa masyarakat dan penegak hukum harus taat pada ayat konstitusi, bukan ayat suci. Ia berkata demikian saat masih menjadi calon wakil gubernur DKI Jakarta yang berpasangan dengan Jokowi 2012 silam.

Mengenal Ahok (Basuki Tjahaja Purnama)

Sebagaimana yang tertulis dalam portal ensiklopedia daring, Wikipedia, dapat diketahui Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. adalah Gubernur DKI Jakarta yang menjabat sejak 19 November 2014[3].

Ahok pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI dari 2012-2014 mendampingi Joko Widodo sebagai Gubernur. Sebelumnya Basuki merupakan anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 dari Partai Golkar namun mengundurkan diri pada 2012 setelah mencalonkan diri sebagai wakil gubernur DKI Jakarta untuk Pemilukada 2012. Dia pernah pula menjabat sebagai Bupati Belitung Timur periode 2005-2006. Ia merupakan etnis Tionghoa pertama yang menjadi Bupati Kabupaten Belitung Timur.

Pada tahun 2012, ia mencalonkan diri sebagai wakil gubernur DKI berpasangan dengan Joko Widodo, wali kota Solo. Basuki juga merupakan kakak kandung dari Basuri Tjahaja Purnama, Bupati Kabupaten Belitung Timur (Beltim) periode 2010-2015. Basuki melanjutkan jabatannya sebagai Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta tanpa dukungan partai (independen) hingga pun dirinya dilantik sebagai Gubernur DKI pada 19 November 2014.

Tanggal 1 Juni 2014, karena Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengambil cuti panjang untuk menjadi calon presiden dalam Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014, Basuki Tjahaja Purnama resmi menjadi Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta. Setelah terpilih pada Pilpres 2014, tanggal 16 Oktober 2014 Joko Widodo resmi mengundurkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Secara otomatis, Basuki menjadi Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta.

Pada 14 November 2014, DPRD DKI Jakarta mengumumkan Basuki sebagai Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo yang telah menjadi Presiden Republik Indonesia. Setelah pengumuman ini, DPRD DKI Jakarta mengirimkan surat ke Kementerian Dalam Negeri agar Basuki dilantik menjadi Gubernur. Pengumuman ini dilakukan setelah sebelumnya mendapatkan berbagai tentangan, antara lain dari FPI dan sebagian anggota DPRD DKI Jakarta dari partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Front Pembela Islam menolak pengakatan Basuki dengan tiga dasar:

(1) Basuki tidak beragama Islam, (2) perilaku Basuki dianggap arogan, kasar, dan tidak bermoral, (3) penolakan umat Islam Jakarta terhadap kepemimpinan Ahok.

Begitu banyak pertentangan yang muncul begitu diumumkannya Basuki sebagai salah satu pemangku kebijakan yang cukup tinggi jabatannya dalam pemerintahan, khususnya masyarakat Jakarta yang beretnis asli suku Betawi yang kental ke-Islamannya. Menurut pada realita yang telah direkam oleh harian Republika[4], berikut diantaranya hal-hal kontroversional yang dilakukan Ahok dalam masa pemerintahannya:

  1. Pada Desember 2013, Ahok pernah mengeluarkan wacana untuk menghilangkan kata ‘agama’ di KTP (Kartu Tanda Penduduk). Pernyataan Ahok ini menuai reaksi keras dari FPI (Front Pembela Islam) dan berbagai pihak lainnya. Ahok menilai keberadaan kolom agama di KTP tidak terlalu penting dan tidak memberi manfaat bagi orang lain.
  2. Ahok pernah mengeluarkan wacana untuk melegalkan prostitusi (legalisasi prostitusi) pada Desember 2013. Wacana ini mendapat kritikan keras dari berbagai pihak. Ahok balik menanggapi wacana itu sengaja digulirkan untuk menyindir pihak-pihak yang dinilainya sok suci dan tidak setuju dengan adanya prostitusi.
  3. Penghapusan aturan pengenaan seragam Muslim di sekolah dasar dan menengah setiap Jumat. Berdasarkan surat edaran nomor 48/SE/2014 yang dilayangkan oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Lasro Marbun, pada 14 Juli lalu. Kebijakan ini menuai protes dari berbagai pihak. Namun, Ahok selaku pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta membantah dan tidak tahu tentang kebijakan tersebut.

Pengertian Sekularisme

Secara etimologi sekularisme berasal dari kata saeculum (bahasa latin) yang memiliki arti waktu tertentu atau tempat tertentu. Atau lebih tepatnya menunjukkan kepada waktu sekarang dan di sini, dunia ini[5]. Sehingga, sungguh tepat jika saeculum disinonimkan dengan kata wordly dalam bahasa inggrisnya. Maka sekularisme secara bahasa bisa diartikan sebagai faham yang hanya melihat kepada kehidupan saat ini saja dan di dunia ini (keduniaan an sich). Tanpa ada perhatian sama sekali kepada hal-hal yang bersifat spiritual seperti adanya kehidupan setelah kematian yang notabene adalah inti dari ajaran agama.

Sekularisme dalam penggunaan masa kini secara garis besar adalah sebuah ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi atau harus berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan. Sekularisme dapat menunjang kebebasan beragama dan kebebasan dari pemaksaan kepercayaan dengan menyediakan sebuah rangka yang netral dalam masalah kepercayaan serta tidak menganakemaskan sebuah agama tertentu. Sekularisme juga merujuk ke pada anggapan bahwa aktivitas dan penentuan manusia, terutamanya yang politis, harus didasarkan pada apa yang dianggap sebagai bukti konkret dan fakta, dan bukan berdasarkan pengaruh keagamaan.

Tujuan dan argumen yang mendukung sekularisme beragam. dalam Laisisme Eropa, diusulkan bahwa sekularisme adalah gerakan menuju modernisasi dan menjauh dari nilai-nilai keagamaan tradisional. Tipe sekularisme ini, pada tingkat sosial dan filsafat seringkali terjadi selagi masih memelihara gereja negara yang resmi, atau dukungan kenegaraan lainnya terhadap agama.

Dalam kamus al-Mu’jam al-Wasith sekular didefinisikan sebagai al-Almaniyah dengan menisbahkan kepada ‘Alam (alam atau dunia). Sebagai penjelas tambahan dari istilah sekularisme ini, beberapa kalangan dari politisi, sejarawan, dan budayawan Inggris menyebutkan bahwa sekularisme adalah produk dari masyarakat Kristen yang didefinisikan sebagai reaksi atau gerakan penentangan.

Dampak Sekularisasi di Indonesia dalam Kehidupan Sosial Keagamaan

Walaupun pada hakikatnya pengangkatan Ahok sebagai seorang gubernur DKI Jakarta dianggap sebagai suatu hal yang kontroversional, namun tetap saja hal ini tidak bisa dielakkan begitu majunya Jokowi menjadi Presiden RI. Otomatis Ahok yang menjadi wakil gubernur naik pangkat menggantikan posisi pendahulunya.

Sebagaimana yang tereportasi majalah Gatra edisi 17 untuk 25 Feb-2 Mar 2016, gerakan kontra-Ahok selain dari model perpolitikan yang mengecewakan juga didorong oleh sentimen yang menolak kepemimpinan non-muslim. Ia beragama Kristen Protestan ditambah keturunan Tionghoa sehingga mendapatkan penolakan dari segmen muslim yang menolak pemimpin beda agama. Berbagai argumentasi yang dilancarkan untuk menyangkal pemikiran segmen ini  seperti pendapat ‘lebih baik pemimpin kafir yang jujur dibanding  pemimpin muslim yang koruptor’ tak mengubah pendirian mereka sebagai muslim fundamentalis. Konsep kepemimpinan memang cukup sensitif dikalangan umat Islam karena seorang pemimpin adalah wali dari rakyatnya. Apabila terjadi sesuatu pada rakyatnya maka pemimpinlah yang bertanggung jawab. Pemimpin pula yang memiliki otoritas terhadap kebijakan-kebijakan yang berlaku pada masyarakatnya. Jika pemimpin yang berkuasa bukan pribadi yang pro muslim maka kebijakan yang akan diambilpun tidak akan memberikan kemaslahatan dan ketenangan dihati umat Islam. Hal inilah yang mendasari mengapa umat muslim sendiri terpecah dalam pendukungan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Rasulullah telah menggambarkan ciri-ciri pemimpin yang baik, salah satunya ialah yang didoakan kaum Muslim dengan doa yang baik sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi dalam hadist riwayat Muslim[6]. Namun jika pemimpinnya non-muslim bagaimana bisa muslim mendoakan pemimpin tersebut.

Hal ini sesuai dengan anggapan Weber (1958) yang menyatakan bahwa agama dan masyarakat saling mempengaruhi[7], dilihat dari bagaimana agama yang dianut oleh Ahok sebagai salah satu kandidat pemimpin menciptakan perpecahan antar umat Islam sendiri dalam menyikapi problem ini. Padahal secara kepribadian Ahok diakui memiliki kapasitas yang mumpuni sebagai pemimpin yang jujur dan bersih dalam pemerintahannya. Bahkan ia sendiri mengakui bahwa ajaran Islam banyak mempengaruhi kinerjanya dalam menjabat sebagai seorang wakil rakyat walaupun ia bukan muslim[8]. Sekedar untuk diketahui, Ahok pernah mengenyam pendidikan dasar di Sekolah Islam di kampung halamannya[9]. Tegasnya agama adalah sebagai penyebab, sedangkan perbedaan pandangan sesama Muslim dalam melihat kasus Ahok efek dari pengaruh agama itu. Dikarenakan Ahok menganut keyakinan yang berbeda dengan masyarakat mayoritas di Jakarta maka ia menciptakan pengaruh berupa pro-kontra terhadap kepemimpinannya dilihat dari identitas keagamaannya.

Bertenggernya Ahok sebagai pemimpin diindikasikan sebagai bentuk sekularisasi di Indonesia[10]. Dari Abu Bakr Ash-Shiddiq radhiyallahu ‘anhu ia berkata :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَتَقْرَؤُوْنَ هَذِهِ الآيَةَ :”ياأيها الذين آمَنُوْا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ“ وَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: ”إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوْا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ“ (رَوَاهُ أبو داود والترمذي وَغَيْرُهُمَا.)ا

“Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian benar-benar membaca ayat ini ‘Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk’ (Al-Maidah:105), karena sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, ‘Sungguh manusia bila mereka menyaksikan orang zhalim namun tidak menghentikannya, dikhawatirkan Allah akan menjatuhkan hukuman-Nya pada mereka semua’ “ (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi dan lainnya, sanadnya shahih).

MUI pun pada Musyawarah Nasional (Munas) ke 7 tanggal 26-29 Juli 2005 telah mengeluarkan fatwa yang melarang umat Islam untuk mengikuti paham liberalisme, pluralisme, dan sekularisme.

Pengangkatan pemimpin kafir dianggap sebagai bentuk dari kedzaliman bagi umat Islam yang mana membuka peluang bagi orang kafir untuk merasuk dalam kehidupan masyarakat Muslim melalui kebijakan-kebijakan yang menjadi otoritasnya sebagai wali dan pemimpin umat. Dalil inilah yang menjadi salah satu alasan penolakan Ahok sebagai pemimpin bagi mayoritas Muslim di DKI Jakarta, walaupun sebenarnya yang tinggal di Jakarta memang tidak hanya umat Islam.

Sosiolog ternama Delier Noer, meyatakan bahwasanya isu keragaman sesungguhnya sudah intim dengan budaya masyarakat Indonesia[11]. Karena keintiman itulah, Indonesia lahir sebagai suatu bangsa yang beragam etnis dan budayanya. Tanpa meng-copy-paste ide sekularisme dari Eropa pun, bangsa Indonesia sudah menerima demokrasi dan pluralisme dengan sendirinya. Persandingan agama dan negara di Indonesia, ditopang oleh keterbukaan budaya masyarakatnya. Bukan melalui upaya paksa penancapan ideologi sekularisme yang diadopsi dari barat dan belum tentu relevan diterapkan dalam masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat Muslim khususnya.

Jika alasan memilih pemimpin non-muslim sebagai bentuk dari toleransi dan dampak kulturalisme, tentunya anggapan ini tidak dapat diterima karena dengan pengangkatan pemimpin non-muslim sendiri berarti merupakan sikap intoleransi terhadap umat Islam.

Kesimpulan

Sekularisme adalah “memisahkan agama dari negara”.  Sufur bin Abdul Rahman al-Hawali menyatakan bahwa sekularisme adalah: “Membangun kehidupan bukan berdasarkan agama, baik dalam sebuah negara ataupun bagi seorang individu para penggagas negara agama adalah mereka yang berasal dari kalangan garis keras.”

Pengangkatan Ahok sebagai pemimpin bagi masyarakat mayoritas Muslim di Jakarta merupakan bentuk dari proses sekularisasi kehidupan sosial keagamaan yang memberikan dampak yang tidak kecil, seperti perpecahan antar umat Islam dalam menyikapi akan hal ini. Begitupula beberapa kebijakan Ahok yang dianggap tidak sesuai dengan syari’at Islam yang merembet pada intoleransi pemerintah terhadap kehidupan keagamaan masyarakat, khususnya umat Islam.

Islam adalah agama yang sempurna (kaffah), mengatur seluruh aspek kehidupan. Mulai dari yang dipandang kecil seperti memakai sandal mulai dari kaki kanan terlebih dahulu hingga aturan dalam urusan politik dan pemerintahan, seperti pula dalam memilih pemimpin yang benar.

 

DAFTAR PUSTAKA

Lubis, Prof. Dr. H.M. Ridwan. 2015. Sosiologi Agama. Jakarta : Prenadamedia Group.

Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 2011. Islam dan Sekularisme. Bandung : Institut Pemikiran Islam dan Pembangunan Insan (PIMPIN).

Hafdhuddin, Prof. Dr. Kh. Didin. 24 Apil 2016. Pemimpin yang Mencintai dan Dicintai Masyarakat, dalam kolom Refleksi, harian Republika.

https://id.wikipedia.org /basuki_tjahaja_ purnama, diakses 27 April 2016.

http://www.kompasiana.com/menimbang_ulang_gagasan_sekularisme_ala_Ahok, diakses 1 Mei 2016.

http://www.bangsaonline.com/heboh_pernyataan_ahok, diakses 27 April 2016.

http://www.republika.co.id/ini_hal_hal_kontroversial_yang_dilakukan_ahok, diakses 27 April 2016.

https://www.nahimunkar.com/macam_macam_sekularisme, diakses 1 Mei 2016

[1] penyesuaian diri terhadap kebudayaan dan pola-pola perilaku, KBBI Luar Jaringan

[2] Indonesia adalah negara Demokratis dengan Demokrasi Terpimpin

[3] https://id.wikipedia.org /basuki_tjahaja_ purnama, diakses 27 April 2016

[4] http://www.republika.co.id/ini_hal_hal_kontroversial_yang_dilakukan_ahok , diakses 27 April 2016

[5] Syed Muhammad Naquib al-Attas, Islam dan Sekularisme, (Bandung: Institut Pemikiran Islam dan Pembangunan Insan (PIMPIN), 2011) hlm. 18

[6] Lihat Prof. Dr. Kh. Didin Hafidhuddin, Pemimpin yang Mencintai dan Dicintai Masyarakat, dalam kolom Refleksi, harian Republika 24 Apil 2016

[7] Prof. Dr. H.M. Ridwan  Lubis, Sosiologi Agama, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 99

[8] http://www.bangsaonline.com/heboh_pernyataan_ahok, diakses 27 April 2016

[9] Ibid.

[10] https://www.nahimunkar.com/macam_macam_sekularisme, diakses 1 Mei 2016

[11] http://www.kompasiana.com/menimbang_ulang_gagasan_sekularisme_ala_Ahok , diakses 1 Mei 2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s